TVRINews, New Delhi
Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengusulkan agar negara-negara anggota BRICS bersama-sama menyusun 10 usulan reformasi tata kelola global. Usulan tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi Peta Jalan Reformasi BRICS pada KTT berikutnya.
Modi menilai sistem pengambilan keputusan global saat ini masih menyerupai sebuah “piramida”. Negara-negara yang berada di puncak memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan, sementara negara-negara di bagian bawah lebih banyak menjadi pihak yang terdampak tanpa memiliki pengaruh yang memadai.
"Saya mengusulkan agar kita bersama-sama menyusun 10 usulan reformasi tata kelola global yang dapat kita kembangkan menjadi Peta Jalan Reformasi BRICS pada KTT berikutnya," kata Modi dalam pidato pembukaan KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India, Sabtu, 12 September 2026.
Modi mengatakan peta jalan tersebut harus berfokus pada tiga hal utama, yakni keterwakilan, kemampuan merespons, dan pembentukan aturan.
Dalam aspek keterwakilan, Modi menilai reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB tidak dapat lagi ditunda.
"Saya ingin mengatakan bahwa reformasi Dewan Keamanan PBB tidak bisa lagi ditunda,” tegasnya.
Selain itu, Modi mengatakan hak suara, posisi kepemimpinan, dan prioritas kebijakan di lembaga-lembaga keuangan internasional harus mencerminkan kondisi ekonomi dunia saat ini.
“Negara-negara yang mendorong pertumbuhan ekonomi global juga harus memiliki peran yang sesuai dalam membentuk tata kelola ekonomi global,” ucap Modi.
Modi menekankan bahwa negara-negara anggota BRICS saling menghormati pandangan masing-masing dan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.
“Kami tidak menentang siapa pun, tetapi berusaha untuk maju dengan membawa semua pihak bersama. Sekarang saatnya mengubah persatuan dan kerja sama kita di tingkat global menjadi hasil yang nyata,” ujar Modi.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pandangan sebagian pihak yang menilai BRICS sebagai kelompok yang dibentuk untuk menghadapi dominasi negara-negara Barat.
