TVRINews – Washington DC
Langkah simbolis parlemen ini menyoroti keretakan internal Partai Republik terkait kebijakan luar negeri pemerintahan Trump di tengah tuntutan pendanaan perang senilai miliaran dolar
Senat Amerika Serikat untuk pertama kalinya meloloskan resolusi kekuatan perang yang bertujuan membatasi aksi militer terhadap Iran.
Keputusan yang diambil pada Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat ini menandai pergeseran signifikan dalam dinamika politik di Capitol Hill, di mana anggota parlemen mulai menunjukkan sikap waspada terhadap kebijakan luar negeri Presiden Donald Trump.
Dalam pemungutan suara yang berakhir dengan skor 50-48, resolusi tersebut berhasil menembus kebuntuan setelah upaya serupa gagal sebanyak sembilan kali sebelumnya.
Meskipun secara hukum resolusi ini bersifat simbolis dan tidak memiliki kekuatan paksaan untuk menghentikan operasi militer secara instan, langkah ini menjadi teguran keras bagi pemerintahan Trump atas keterlibatannya dalam konflik yang kini membutuhkan persetujuan pendanaan dari Kongres.
Pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, melayangkan kritik tajam terhadap rekan-rekan Republik yang selama ini mendukung kebijakan tersebut.
"Berkali-kali, mayoritas anggota Republik di Senat berpihak pada Trump dan perangnya, alih-alih berpihak pada rakyat Amerika," ujar Schumer. Ia menambahkan bahwa masyarakat Amerika harus menanggung beban ekonomi akibat kebijakan yang ia sebut sebagai salah satu kesalahan langkah kebijakan luar negeri terburuk dalam sejarah Amerika.
Hasil pemungutan suara ini dipengaruhi oleh ketidakhadiran dua senator Republik, termasuk Pemimpin Senat Mitch McConnell yang tengah menjalani perawatan medis.
Sementara itu, empat senator Republik Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul, dan Bill Cassidy memilih untuk berseberangan dengan garis partai dan mendukung resolusi tersebut.
Ketegangan di Balik Pendanaan Perang
Di tengah memanasnya debat di parlemen, Pentagon dilaporkan tengah mendesak Kongres untuk menyetujui anggaran tambahan sebesar $80 miliar guna mengisi kembali stok amunisi yang terkuras selama konflik. Permintaan ini memicu perdebatan sengit, mengingat publik Amerika saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat tingginya biaya hidup.
Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, menegaskan penolakan partainya terhadap alokasi dana tersebut. "Kita tidak boleh menghabiskan satu sen pun lagi dari uang pajak rakyat untuk operasi ini," tegas Jeffries.
Pemerintahan Trump sendiri saat ini tengah berupaya meredam kritik terkait kesepakatan yang dibuat dengan Iran untuk mengakhiri ambisi nuklirnya.
Presiden dijadwalkan akan bertemu dengan para senator Republik untuk menyatukan barisan di tengah kekecewaan sebagian anggota partai terhadap isi kesepakatan tersebut, terutama terkait dana rekonstruksi bagi Iran senilai $300 miliar.
Kritik bahkan datang dari kalangan internal Republik sendiri. Senator Ted Cruz dalam siniarnya pekan lalu menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Trump telah menerima masukan yang kurang tepat terkait Iran.
Di sisi lain, Senator Tim Kaine, yang memimpin inisiatif dari pihak Demokrat, menyatakan bahwa jeda dalam pertempuran saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Kongres untuk mengevaluasi kembali arah keterlibatan Amerika ke depan.
"Ini adalah waktu yang tepat bagi Kongres untuk mundur sejenak dan menilai apa yang seharusnya menjadi babak selanjutnya," ujar Kaine.
Hingga saat ini, pemerintahan Trump sedang mengupayakan anggaran pertahanan tahunan sebesar $1,5 triliun sebuah lonjakan hampir 50% dari tahun sebelumnya di tengah skeptisisme yang terus berkembang di lingkungan legislatif.
