TVRINews – Abu Dhabi
Sengketa tarif kapal memicu ancaman ketidakstabilan pasokan minyak global
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menegaskan bahwa Washington tidak akan mengakui segala bentuk pungutan atau tarif yang diberlakukan Iran atas Selat Hormuz.
Pernyataan ini disampaikan Rubio saat memulai lawatan diplomatiknya di kawasan Teluk, di tengah meningkatnya ketidakpastian dalam proses negosiasi gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Teheran.
Pernyataan keras Rubio muncul sebagai respons terhadap rencana Iran dan Oman yang berencana mengkaji administrasi rute perdagangan strategis tersebut, termasuk potensi pengenaan biaya atas jasa transit.
"Ini adalah jalur air internasional. Tidak ada negara yang diizinkan memungut tol atau biaya di jalur air internasional," tegas Rubio di Uni Emirat Arab, Selasa 23 Juni 2026. Ia menambahkan bahwa posisi ini merupakan konsensus bagi seluruh negara di kawasan tersebut.
Selat Hormuz memiliki signifikansi ekonomi global yang krusial, mengingat sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintas melalui jalur ini. Sejak awal konflik, Iran sempat memberlakukan blokade parsial yang memicu lonjakan harga minyak global. Data pelacakan maritim mencatat, volume lalu lintas pada Senin kemarin mencapai level tertinggi sejak perang pecah, meski angka tersebut baru menyentuh 40 persen dari volume normal masa damai.
Perdebatan Kedaulatan dan Persenjataan
Di sisi lain, negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengisyaratkan bahwa Teheran berencana melakukan perubahan struktural pada pengelolaan selat tersebut. Menurutnya, Selat Hormuz "tidak akan pernah kembali" ke status quo pra-perang.
Ketegangan tidak hanya berpusat pada jalur maritim. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, secara terbuka menyatakan bahwa program rudal balistik Iran tidak dapat dinegosiasikan. Berbicara di Pakistan, Pezeshkian menyebutkan bahwa persenjataan tersebut merupakan pertahanan krusial bagi kedaulatan negara.
"Republik Islam tidak akan pernah bernegosiasi dengan siapa pun, dalam keadaan apa pun, mengenai kemampuan pertahanan kami," ujar Pezeshkian.
Pandangan ini didukung oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang mengonfirmasi bahwa kesepakatan awal antara AS dan Iran memang tidak mencakup pembahasan mengenai rudal balistik.
Ketidakpastian Inspeksi Nuklir
Proses diplomasi yang rapuh ini semakin terjalin rumit oleh perbedaan klaim mengenai program nuklir. Wakil Presiden AS, JD Vance, sempat mengklaim bahwa Teheran telah setuju untuk mengizinkan kembali inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke situs-situs nuklir yang terdampak serangan militer tahun lalu.
Namun, klaim tersebut segera dibantah oleh Duta Besar Iran untuk PBB, Ali Bahreini. "Belum ada keputusan seperti itu," tegasnya kepada awak media.
Sementara itu, di Washington, Kongres AS telah mengadopsi resolusi yang mendesak pengakhiran konflik dengan Iran. Meskipun kekuatan hukum dari resolusi tersebut masih menjadi perdebatan, langkah ini menandai penolakan formal kedua kamar legislatif AS terhadap kelanjutan perang.
Di tengah situasi ini, mediator dari Pakistan dan Qatar berupaya menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, dengan target mencapai penyelesaian akhir dalam jendela waktu 60 hari.
Pemerintah AS dilaporkan telah melonggarkan sanksi secara temporer untuk memungkinkan produksi dan penjualan minyak mentah Iran hingga pertengahan Agustus, sebagai bagian dari upaya menjaga momentum diplomasi yang krusial bagi stabilitas regional.
