TVRINnews, Washington DC
Ketegangan di Selat Hormuz Memuncak, Donald Trump Beri Peringatan Keras kepada Teheran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa pembicaraan baru antara Washington dan Teheran merupakan peluang terakhir bagi Republik Islam Iran untuk meredakan krisis dan menghindari eskalasi militer yang lebih luas.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul dinamika diplomatik yang kian rapuh. Trump mengungkapkan bahwa dirinya memperkirakan negosiasi bilateral akan segera dimulai dalam waktu dekat, dengan fokus utama pada pembukaan kembali Selat Hormuz serta langkah komprehensif untuk meredam ambisi nuklir Teheran.
"Fase pertama adalah pembukaan selat. Fase kedua adalah denuklirisasi," ujar Trump kepada awak media di Ruang Oval Senin 3 Agustus 2026, sambil menegaskan bahwa tingkat kesabarannya terhadap kepemimpinan Iran telah hampir habis.
Kendati demikian, respons berbeda ditunjukkan oleh pemerintah Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, dengan tegas membantah klaim bahwa pihaknya tengah memulihkan jalur dialog langsung dengan Washington.
Menurutnya, Teheran saat ini hanya melakukan komunikasi terbatas dengan Oman guna membahas jalur alternatif bagi pelayaran komersial.
"Kami tidak sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat saat ini," kata Baghaei dalam keterangan persnya di Teheran.
Di balik ketegangan tersebut, dinamika kawasan turut dipengaruhi oleh peran diplomasi regional. Trump mengaku sempat mengurungkan rencana pelancaran serangan militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua pada akhir pekan lalu,
Setelah Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menghubunginya untuk mendorong jalur diplomasi. Kendati demikian, pembatalan tersebut bersyarat pada kecepatan Teheran dalam mencapai kesepakatan damai.
Pemerintah AS sendiri menilai kepemimpinan Iran bersikap inkonsisten dalam diplomasi. Melalui pernyataan di media sosial, Trump menyoroti perbedaan narasi antara pihak Teheran yang disebutnya kerap membuka pintu komunikasi namun di sisi lain secara terbuka menyangkal adanya perundingan langsung.
Sementara itu, perdebatan teknis mengenai pengelolaan jalur maritim di Selat Hormuz masih menjadi batu sandungan utama. Teheran menuntut kedaulatan penuh atas jalur pelayaran tersebut, termasuk usulan pembentukan perusahaan bersama Oman-Iran untuk menyediakan layanan maritim alternatif. Di sisi lain, Washington mendesak kepatuhan terhadap kerangka kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati pada 18 Juni lalu.
Para analis internasional menilai situasi saat ini berada di ambang batas kritis. Di tengah tekanan internal dari kalangan ulama garis keras yang meragukan kredibilitas Washington, Presiden Iran Masoud Pezeshkian tetap memandang memorandum kesepahaman sebagai poros penting bagi masa depan diplomasi luar negeri negaranya.
Komunitas internasional kini menanti apakah jalur perundingan darurat ini mampu mencegah pecahnya konflik terbuka berskala besar di kawasan Teluk.
