TVRINews, Jalur Gaza
Dewan Perdamaian AS tegaskan militer Israel tidak akan mundur dari Jalur Gaza sebelum pelucutan total senjata Hamas rampung, meredakan ketegangan politik domestik di Tel Aviv.
Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan jaminan penting kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 3 Agustus 202. Lembaga tersebut memastikan bahwa proses penarikan mundur pasukan Israel dari Jalur Gaza baru akan dimulai setelah Hamas merampungkan pelucutan senjata sepenuhnya.
Jaminan ini disampaikan menyusul protes keras dari kabinet keamanan Israel. Sejumlah pejabat tinggi sebelumnya mendesak diadakannya pemungutan suara darurat untuk membatalkan draf kesepakatan damai, setelah Dewan Perdamaian merilis dokumen yang memuat rencana penarikan bertahap militer Israel.
Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan pihaknya telah menyampaikan keberatan resmi kepada pihak Amerika Serikat. Protes tersebut muncul sehari setelah Presiden Trump memuji kesepakatan penyerahan senjata oleh Hamas kepada komite pengelola Palestina sebagai sebuah tonggak sejarah besar.
Nickolay Mladenov selaku Perwakilan Tinggi untuk Gaza di bawah Dewan Perdamaian, mengadakan pertemuan tertutup dengan Netanyahu pada Senin guna meredakan ketegangan diplomatik tersebut. Meski mengakui perundingan berlangsung alot, pihak dewan menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman bersama mengenai tujuan strategis jangka panjang.
"Penarikan Israel melampaui Garis Kuning, yang menandai wilayah di mana Hamas masih memiliki kendali, akan terjadi hanya sekali setelah pelucutan senjata selesai, sebagaimana komitmen Hamas kepada para mediator," demikian pernyataan resmi Dewan Perdamaian melalui platform media sosial X.
Berdasarkan kerangka gencatan senjata Oktober yang dipimpin oleh Washington, Israel tetap akan mempertahankan kontrol atas sebagian besar wilayah Gaza meskipun fase penarikan pasukan nantinya mulai dijalankan.
Ketegangan sempat memuncak ketika draf dokumen yang dirilis pada Kamis mencantumkan ketentuan mengenai penarikan bertahap serta penghentian segera serangan udara Israel di Jalur Gaza. Hal tersebut memicu reaksi keras dari dalam pemerintahan Israel.
"Israel telah menyampaikan komentar dan keberatan mengenai kerangka kerja yang diusulkan kepada rekan-rekan Amerika kami. Versi yang dipublikasikan tidak mencerminkan posisi Israel," ujar Doron Spielman selaku Juru Bicara Kantor Perdana Menteri kepada AFP sebelum pertemuan dengan Mladenov berlangsung.
Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, bahkan menilai teks perjanjian tersebut jauh berbeda dari draf yang sebelumnya dipresentasikan kepada kabinet keamanan. Bersama seorang menteri lainnya, ia menuntut agar kabinet segera menggelar pemungutan suara ulang terkait masa depan rencana perdamaian Gaza.
Kendati dinamika politik memanas, situasi di lapangan terpantau relatif tenang tanpa adanya laporan serangan baru pada Senin. Situasi ini kontras dengan eskalasi militer yang sempat terjadi sesaat setelah pengumuman resmi dari Presiden Trump.
Sebelumnya, Trump mengklaim bahwa pemerintah Israel menyambut baik komitmen pelucutan senjata dari pihak Hamas. Konflik berkepanjangan ini sendiri meletus setelah Hamas melancarkan serangan berskala besar ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023.
Perbedaan pandangan ini memperlihatkan dinamika hubungan antara Trump dan Netanyahu. Sang perdana Menteri kini tengah menghadapi pertarungan politik yang berat dalam pemilihan umum mendatang pada Oktober, setelah sebelumnya kembali menemui pemimpin AS tersebut di Washington pekan lalu.
Spielman menegaskan bahwa tindakan Hamas pasca gencatan senjata membuktikan kelompok tersebut justru tengah bersiap melancarkan aksi kekerasan lanjutan. "Langkah awal yang sangat penting menuju penyelesaian abadi adalah demiliterisasi Hamas yang tulus, dapat diverifikasi, dan tidak dapat balik," ucapnya.
Di sisi lain, Presiden Israel Isaac Herzog menyampaikan pandangan yang lebih moderat terkait inisiatif perdamaian tersebut. Ia menilai langkah itu sebagai perkembangan positif dengan catatan tegas bahwa Hamas wajib melucuti seluruh persenjataannya.
Sementara itu, tokoh politik senior Palestina Mohammad Dahlan mengungkapkan bahwa dirinya sempat berkomunikasi dengan penasihat senior Gedung Putih, Jared Kushner. Dahlan menyebut Kushner sempat mengonfirmasi penghentian serangan militer Israel di Gaza, sebelum akhirnya merevisi pernyataannya dan menyatakan bahwa Washington masih berkoordinasi dengan pihak Israel untuk meredakan pertempuran.
