TVRINews, Doha
Meski sempat ada bantahan dari Teheran, utusan AS dijadwalkan bertemu perwakilan Iran di Qatar untuk membahas stabilitas Selat Hormuz.
Pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi rencana pertemuan tingkat tinggi dengan Iran yang akan berlangsung di Doha, Qatar, pekan ini (sabtu 4 Juli 2026) sebagai upaya kedua negara untuk meredakan ketegangan yang sempat meningkat pasca-serangan militer lintas batas baru-baru ini.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui platform media sosialnya, Truth Social Selasa 30 Juni 2026, menyatakan bahwa pihak Teheran telah mengajukan permintaan pertemuan tersebut. Meski sempat terjadi simpang siur mengenai agenda teknis negosiasi, Gedung Putih memastikan keterlibatan langsung delegasi utamanya.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam keterangannya kepada Fox News mengonfirmasi bahwa penasihat senior Jared Kushner dan utusan khusus AS, Steve Witkoff, telah dijadwalkan terbang ke Doha untuk menjalankan mandat diplomatik tersebut.
"Tim teknis yang bekerja untuk implementasi nota kesepahaman (MoU) dijadwalkan bertemu di Doha dalam beberapa hari mendatang," ujar seorang diplomat yang mengetahui jalannya komunikasi tersebut kepada kantor berita AFP dengan syarat anonimitas.
Dinamika Selat Hormuz
Pertemuan ini menjadi krusial mengingat status Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.
Ketegangan di wilayah ini kembali mencuat setelah Komando Pusat AS melaporkan serangan terhadap 10 target militer Iran sebagai respons atas tindakan yang disebut Washington sebagai "agresi berkelanjutan terhadap pelayaran komersial."
Di sisi lain, Iran mengklaim telah melakukan serangan balasan ke pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain. Namun, seorang pejabat AS memastikan bahwa saat ini kedua belah pihak sepakat untuk menahan diri guna memberikan ruang bagi lalu lintas kapal di perairan strategis tersebut.
"Kedua belah pihak akan menahan diri untuk saat ini dan kapal-kapal dapat bergerak bebas," ungkap pejabat AS tersebut melalui pernyataan tertulis.
Perdebatan Operasi Pembersihan Ranjau
Selain isu keamanan pelayaran, tantangan implementasi nota kesepahaman yang ditandatangani awal bulan ini masih menyisakan perdebatan. Salah satu poin krusial adalah rencana operasi pembersihan ranjau laut.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Sultan Oman Haitham bin Tariq dalam pernyataan bersama mengindikasikan rencana operasi pembersihan ranjau gabungan. Rencana tersebut segera mendapat tanggapan keras dari Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi.
Melalui media sosial X, Gharibabadi menegaskan bahwa berdasarkan nota kesepahaman yang ada, otoritas pembersihan ranjau hanya menjadi tanggung jawab Iran
"Situasi ini sensitif dan kompleks. Kami sangat menyarankan Prancis untuk tidak memperumitnya lebih jauh dengan provokasi," tulisnya.
