TVRINes – Moscow
Upaya diplomasi Ankara kandas saat posisi tawar Moskow di medan perang menguat.
Harapan untuk meredakan eskalasi konflik di Ukraina kembali meredup. Pemerintah Rusia dilaporkan telah menolak proposal yang diajukan Turki terkait gencatan senjata dan pembukaan kembali jalur diplomasi.
Penolakan ini menjadi pukulan telak bagi upaya mediasi Ankara, sekaligus menutup peluang negosiasi damai menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara bulan depan.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, secara resmi mengajukan proposal tersebut dalam kunjungan kerja selama dua hari ke Moskow pada 16-17 Juni lalu.
Dalam rangkaian pertemuan dengan pejabat tinggi Rusia, termasuk Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dan Presiden Vladimir Putin, Fidan berupaya mencari jalan keluar dari kebuntuan konflik.
Menurut sumber yang mengetahui jalannya diskusi tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Middle East Eye (MEE), Fidan mendorong terciptanya "setidaknya gambaran umum mengenai cara kembali ke meja negosiasi dan pembukaan celah untuk gencatan senjata." Dikutip Selasa 30 Juni 2026.
Namun, respons Moskow tetap dingin. "Moskow dengan sopan menolak untuk mendiskusikan gagasan tersebut," ungkap seorang sumber Rusia kepada MEE. Penolakan ini menegaskan sikap Rusia yang semakin keras.
Moskow tetap bersikukuh bahwa kesepakatan permanen hanya bisa dicapai jika Ukraina mengakui aneksasi wilayah Donbas, sebuah syarat yang terus ditolak oleh Kyiv.
Peluang KTT NATO yang Kian Menipis
Sebelumnya, pengamat kebijakan luar negeri Turki sempat optimistis bahwa keberhasilan inisiatif Fidan dapat membawa delegasi Rusia dan Ukraina untuk bertemu kembali di Ankara pada Juli mendatang. Kini, skenario tersebut tampak jauh dari kenyataan.
Turki, yang sebelumnya sukses memfasilitasi perundingan di Istanbul pada 2022, kini menghadapi tantangan besar dalam menengahi kedua pihak. Di sisi lain, Kyiv tetap bergeming di tengah tekanan eksternal agar bersedia memberikan konsesi wilayah. Pemerintah Ukraina menegaskan akan terus mempertahankan Donbas, meskipun situasi militer di lapangan dilaporkan semakin kritis.
Saat ini, Rusia menguasai lebih dari 80 persen wilayah Donetsk. Laporan terbaru menunjukkan pasukan Rusia mulai memasuki Kostyantynivka, sementara kota Druzhkivka dilaporkan telah mengalami kerusakan berat.
Sloviansk dan Kramatorsk kini menjadi benteng pertahanan utama Ukraina yang tersisa di wilayah tersebut. Meskipun Kyiv membantah laju kemajuan pasukan Rusia yang dilaporkan secara cepat, para pakar pertahanan memperingatkan bahwa infrastruktur di kota-kota Donbas mungkin tidak lagi tersisa untuk dipertahankan saat solusi diplomatik tercapai.
Tekanan Ekonomi di Balik Garis Depan
Di tengah narasi dominasi militer, kondisi internal Rusia menghadapi tantangan struktural. Sebuah analisis Eropa yang ditinjau oleh MEE mengungkapkan kerentanan ekonomi Rusia setelah empat tahun perang dan sanksi internasional yang berkelanjutan.
Sektor perbankan menjadi titik perhatian utama. Laporan tersebut menyoroti adanya inflasi neraca bank akibat kebijakan agresif untuk menarik investor, serta pemberian kredit perumahan bersubsidi yang memicu kekhawatiran akan gelembung properti (real estate bubble).
"Dukungan untuk daerah melalui kemitraan publik-swasta juga telah mengalihkan utang daerah ke bank," tulis analisis tersebut. Akibatnya, lembaga keuangan harus menanggung beban dari proyek-proyek yang tidak menguntungkan.
Dampaknya mulai terlihat nyata. Lebih dari selusin bank di Rusia diperkirakan akan mengalami kegagalan operasional tahun ini.
Selain itu, catatan tahun 2025 menunjukkan lebih dari setengah juta warga Rusia mengajukan kebangkrutan pribadi, meningkat 31,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Rusia juga dilaporkan mulai membatasi akses internet seluler secara berkala, sebuah langkah yang oleh banyak analis dipandang sebagai upaya untuk mengendalikan arus informasi dan mencegah ketidakpuasan publik.
