TVRINews – Beirut
Beirut intensifkan lobi internasional guna cegah vakum keamanan di perbatasan selatan.
Pemerintah Lebanon mulai mengeksplorasi berbagai alternatif pengganti pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah selatan. seiring dimulainya hitung mundur berakhirnya misi UNIFIL yang telah berjalan selama puluhan tahun, memicu kekhawatiran mendalam atas potensi vakum keamanan di salah satu perbatasan paling volatil di Timur Tengah.
Dengan sisa waktu tujuh bulan sebelum penarikan pasukan PBB dijadwalkan, para pejabat Lebanon mengintensifkan konsultasi dengan mitra internasional, Untuk mengamankan kehadiran kekuatan asing yang berkelanjutan di wilayah selatan, sementara Lebanon dan Israel terus mengupayakan pembicaraan langsung demi mencapai gencatan senjata yang permanen.
Rencana kepergian UNIFIL, yang selama ini menjadi pilar stabilitas dan penyangga kritis antara pasukan Lebanon dan Israel, terjadi di saat yang sangat rapuh.
(Para pejuang Hizbullah Lebanon melakukan parade dalam sebuah tur pers di desa Aaramta, Lebanon selatan, pada 21 Mei 2023, menjelang peringatan penarikan mundur pasukan Israel dari Lebanon. (Foto: AFP))
Pertempuran terbaru antara Hizbullah dan Israel menunjukkan pasukan Israel merangsek jauh ke dalam wilayah Lebanon selatan, meratakan desa-desa untuk membangun jejak militer yang meluas 5 hingga 10 kilometer melampaui perbatasan.
Transformasi Keamanan dan Mandat PBB
Berakhirnya misi UNIFIL yang ditetapkan pada 31 Desember 2026, memicu kekhawatiran bahwa Lebanon selatan akan terekspos dalam lanskap keamanan yang jauh lebih kompleks dibandingkan saat Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2790 pada 28 Agustus 2025 resolusi yang memutuskan pengakhiran misi "Baret Biru" tersebut.
UNIFIL, yang awalnya dikerahkan pada Maret 1978, telah berkembang menjadi kanal komunikasi langsung satu-satunya antara militer Israel dan Lebanon.
"Clashes terbaru antara pejuang Hizbullah dan Israel telah menimbulkan tantangan signifikan, terutama terhadap kebebasan bergerak," ujar Tilak Pokharel, Pejabat Informasi Publik UNIFIL, kepada Arab News.
Pokharel menambahkan bahwa meskipun risiko meningkat, UNIFIL terus memantau pelanggaran Resolusi 1701 sembari mendukung komunitas lokal.
Namun, ia menegaskan bahwa masa depan misi ada di tangan diplomasi global. "Dewan Keamanan menentukan mandat dan durasinya; misi tidak memutuskan hal-hal ini sendiri di lapangan," tegasnya.
Mencari "Payung" Hukum Internasional
Di balik layar, Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, dilaporkan telah membahas kemungkinan resolusi baru Dewan Keamanan PBB saat kunjungannya ke Paris baru-baru ini.
Seorang pejabat Lebanon mengungkapkan kepada Arab News bahwa meskipun partisipasi darat Amerika Serikat tidak masuk dalam opsi, pencarian kerangka hukum internasional tetap menjadi prioritas.
"Kerangka kerja ini bisa berupa Amerika, Eropa, atau bahkan PBB, mungkin juga NATO. Semua pihak menyatakan siap, namun yang dibutuhkan saat ini adalah sebuah payung hukum yang jelas," ungkap sumber pejabat tersebut.
Prancis, Jerman, Spanyol, dan Italia dikabarkan telah memberikan janji awal untuk tetap mempertahankan pasukan mereka di Lebanon selatan melalui mekanisme di luar UNIFIL.
Salah satu proposal yang muncul adalah pembentukan kekuatan di bawah pengawasan UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization), organisasi pemantau gencatan senjata tertua di wilayah tersebut.
Tantangan di Lapangan
Sentimen internasional, khususnya dari Washington, sempat mewarnai keputusan penghentian misi ini. Administrasi Trump sebelumnya menggambarkan misi UNIFIL sebagai "kegagalan total" dan memangkas kontribusi finansial secara drastis.
Di sisi lain, militer Lebanon mengklaim telah menyita sekitar 90 persen senjata Hizbullah di selatan Sungai Litani melalui koordinasi dengan UNIFIL pasca-perang 2024.
Namun, realitas di lapangan tetaplah dinamis. Sumber militer senior Lebanon menekankan bahwa kehadiran UNIFIL tetap menjadi opsi pilihan utama Beirut.
"Keputusan (pengakhiran misi) tersebut tidak memperhitungkan pendudukan Israel di Lebanon selatan. Situasi saat ini adalah saat di mana Lebanon paling membutuhkan UNIFIL," pungkas sumber tersebut.
Kini, Beirut berada di persimpangan jalan diplomatik. Tantangannya bukan sekadar menjaga kedaulatan, melainkan memastikan bahwa transisi keamanan tidak meninggalkan celah yang dapat memicu eskalasi konflik yang lebih destruktif di masa depan.
