TVRINews, NEW DELHI
Indonesia menegaskan pentingnya peran BRICS dalam membangun tata kelola lingkungan global yang lebih representatif dan berkeadilan. Keberadaan aliansi tersebut dinilai dapat membuka ruang lebih luas bagi kearifan lokal dalam menghadapi kompleksitas krisis ekologi dunia.
Pernyataan itu disampaikan Delegasi Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-negara Anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa, 18 Agustus 2026.
Dalam sidang pleno tingkat tinggi yang diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS, Menteri LH/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menyoroti ketimpangan tanggung jawab negara-negara maju dalam menangani persoalan polusi dan perubahan iklim.
Menurutnya, sejumlah negara dengan kekuatan ekonomi besar justru dinilai mengurangi tanggung jawab kolektif dalam penanganan krisis lingkungan. Padahal, aktivitas ekonomi negara-negara maju masih menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi global.
Indonesia juga menekankan bahwa perlindungan ekosistem dan ketahanan iklim menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi negara kepulauan.
Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau dengan sekitar 60 persen penduduk tinggal di kawasan pesisir. Kondisi tersebut membuat masyarakat menghadapi ancaman langsung dari kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Jumhur dalam keterangan tertulis, dikutip, Rabu, 19 Agustus 2026.
Kearifan Lokal Jadi Bagian Adaptasi Iklim
Dalam forum tersebut, Indonesia turut memperkenalkan sejumlah praktik kearifan lokal yang dinilai mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Menteri Jumhur memaparkan sistem irigasi Subak di Bali sebagai contoh pengelolaan air terpadu.
Selain itu, Sasi Lompadi Maluku disebut sebagai praktik konservasi laut berkelanjutan, sementara Awig-Awig menjadi contoh penerapan hukum adat dalam menjaga kehidupan masyarakat dan lingkungan.
Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa upaya menghadapi perubahan iklim tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat bersumber dari tradisi masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.
Indonesia juga menyoroti kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki sebagai bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan ekologis global.
Indonesia menjadi habitat bagi lebih dari 300 ribu spesies. Kekayaan tersebut mencakup sekitar 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18 persen burung.
Di wilayah laut, Indonesia yang berada di kawasan Segitiga Karang juga memiliki peran penting dalam ekosistem global. Perairan Indonesia menopang sekitar 23 persen hutan mangrove dunia, 16 persen spesies ikan laut global, serta 10 persen terumbu karang dunia.
Melalui forum BRICS 2026, Indonesia menegaskan posisi sebagai bagian dari negara-negara berkembang yang mendorong keadilan dalam penanganan perubahan iklim dan persoalan lingkungan.
Indonesia mendorong agar kebijakan lingkungan global tidak hanya mengandalkan pendekatan modern, tetapi juga mempertimbangkan kearifan lokal serta kekayaan biodiversitas masing-masing negara.
Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun tata kelola lingkungan global yang lebih adil sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem bagi generasi mendatang.
