TVRINews – Yangon
Otoritas militer Myanmar menangguhkan operasional penerbangan setelah mendeteksi dugaan serangan drone kelompok pro-demokrasi, memperparah krisis keamanan di tengah eskalasi konflik berkepanjangan.
Seluruh penerbangan internasional dan domestik di Bandara Internasional Tada-U, Mandalay, Myanmar, terpaksa dihentikan sementara menyusul laporan dugaan serangan pesawat tanpa awak atau drone.
Insiden ini kembali menyoroti kerentanan infrastruktur vital di tengah kecamuk perang saudara yang belum menunjukkan titik terang.
Berdasarkan keterangan resmi Myanmar Airways International melalui akun media sosial resminya, seluruh penerbangan internasional dari bandara kedua tersibuk di Myanmar tersebut untuk tanggal 11 dan 12 September dibatalkan.
Sementara itu, operasional penerbangan domestik dialihkan ke bandara terdekat hingga pemberitahuan lebih lanjut dengan alasan operasional.
Surat kabar pemerintah, Global New Light of Myanmar sabntu 12 september 2026, melaporkan bahwa aparat keamanan berhasil menggagalkan upaya serangan yang diluncurkan oleh kelompok pemberontak People's Defence Force (PDF). Kelompok pro-demokrasi tersebut dituduh melepaskan enam unit drone bunuh diri ke arah fasilitas penerbangan.
"Serangan tersebut sempat mengganggu sejumlah penerbangan domestik. Namun, tidak ada korban jiwa maupun kerusakan pada kendaraan atau landasan pacu bandara," tulis media harian tersebut dalam laporan resminya.
Kendati demikian, media lokal melaporkan bahwa kelompok perlawanan sebenarnya sedang menargetkan jet-jet tempur militer yang berada di kawasan bandara. Hingga berita ini diturunkan, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh kantor berita internasional.
Krisis di Myanmar berakar sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Peristiwa tersebut memicu gerakan pembangkangan sipil massal yang bertransformasi menjadi konflik berskala luas antara junta militer dan aliansi kelompok etnis bersenjata serta faksi pro-demokrasi.
Situasi kemanusiaan di negara tersebut terus mengalami kemunduran drastis. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya melaporkan bahwa kondisi hak asasi manusia telah merosot ke titik nadir baru, ditandai oleh kekerasan sistematis terhadap minoritas Rohingya serta maraknya aktivitas ekonomi ilegal seperti penambangan mineral langka secara liar.
Penggunaan teknologi drone kini dilaporkan semakin masif oleh kedua belah pihak yang bertikai. Berdasarkan data dari Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), konflik bersenjata berkepanjangan ini telah merenggut lebih dari 100.000 jiwa sejak awal eskalasi.
