TVRINews – Arab Saudi
Perjanjian kerja sama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi bukan sekadar urusan domestik Riyadh, melainkan sebuah titik balik yang mendefinisikan ulang masa depan teknologi nuklir global.
Pada 22 Juli 2026, Menteri Energi AS Chris Wright dan Menteri Energi Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman resmi meneken perjanjian kerja sama nuklir sipil berdurasi 30 tahun.
(Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Barakah di Uni Emirat Arab, yang dibangun bekerja sama dengan Korea Selatan, beroperasi penuh sebagai fasilitas tenaga nuklir komersial pertama di Arab Saudi (Foto AFP))
Berdasarkan laporan, pakta ini membuka jalan bagi Arab Saudi untuk memperkaya uraniumnya sendiri di wilayahnya.
Selama dua dekade, Washington dengan tegas menolak memberikan keistimewaan tersebut kepada Teheran. Namun hari ini, leverage yang sama diserahkan kepada Riyadh dalam sebuah kemitraan strategis.
Kerangka kerja dari kesepakatan ini memicu kekhawatiran serius di kalangan diplomat dan pengamat nonproliferasi internasional. Standar global yang telah dijaga ketat selama puluhan tahun kini menghadapi tantangan baru yang mendasar.
Mengubah Standar Emas Nonproliferasi
"Standar Emas" dalam dunia nonproliferasi nuklir bukanlah sebuah metafora, melainkan komitmen spesifik yang pertama kali dikodifikasikan dalam Perjanjian 123 AS-UEA pada 2009.
Aturan ini secara hukum melarang negara mitra untuk memperkaya atau memproses ulang bahan bakar nuklir. Seluruh kesepakatan nuklir sipil AS sebelumnya di Teluk mematuhi aturan tersebut. Perjanjian terbaru ini justru tidak memasukkannya.
Selain itu, kesepakatan yang diteken pada Juli ini juga tidak menyertakan Protokol Tambahan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), yang merupakan mekanisme inspeksi internasional paling ketat.
Meskipun demikian, pejabat kedua negara belum secara eksplisit menyatakan bahwa Arab Saudi akan langsung melakukan pengayaan uranium. Berdasarkan ketentuan perjanjian, fasilitas pengayaan AS di tanah Saudi akan bergantung pada temuan tinjauan gabungan Amerika-Saudi.
Formula ini dinilai cukup longgar untuk memberi ruang bagi kedua belah pihak, sekaligus memungkinkan Washington mempertahankan klaim bahwa mereka tidak melanggar batas, sementara Riyadh tetap mengantongi legitimasi hukum untuk melakukannya di masa depan.
Kepentingan Komersial dan Kalkulasi Geopolitik
Dari sudut pandang komersial, jangkar utama dari proyek ini berada di Khor Duweihin, sebuah kawasan pesisir Teluk tempat Arab Saudi berencana membangun dua reaktor air bertekanan besar. Proyek ini diperkirakan menelan biaya antara 18 miliar hingga 22 miliar dolar AS. Sejak 2022, vendor dari Korea Selatan, China, Rusia, dan Prancis telah bersaing ketat untuk memenangkan kontrak tersebut.
Perjanjian baru ini dirancang untuk memasukkan opsi Amerika Serikat ke dalam persaingan tersebut, sekaligus menempatkan perusahaan-perusahaan AS di garis depan pembangunan infrastruktur nuklir Saudi dan menyingkirkan pesaing asing. Desain AP1000 milik Westinghouse diprediksi menjadi penerima manfaat utama dari langkah ini.
Bagi Arab Saudi, keputusan ini didorong oleh kebutuhan mendesak. Kerajaan saat ini membakar sekitar 600.000 barel minyak mentah setiap hari hanya untuk menjaga pasokan jaringan listrik domestik tetap menyala, padahal minyak tersebut dapat diekspor dengan harga tinggi.
Kalkulasi ini semakin menguat menyusul eskalasi konflik di kawasan, ketika infrastruktur energi di Teluk berada dalam jangkauan misil dan drone, serta ketegangan perbatasan yang melibatkan pasukan Houthi yang beraliansi dengan Iran.
"Reaktor nuklir tidak bisa dibom semudah sebuah pipa minyak," ungkap seorang pengamat geopolitik regional menggambarkan logika pertahanan energi Saudi.
Dampak dan Efek Domino Global
Reaksi keras dari kalangan diplomatik global tidak berpusat pada pertanyaan apakah Arab Saudi akan memperkaya uranium di masa depan, melainkan pada pergeseran batas norma teknologi nuklir itu sendiri. Selama setengah abad terakhir, Amerika Serikat mempertahankan kebijakan ketat untuk melarang negara Arab mana pun memperkaya uranium di wilayahnya sendiri.
Kini, dengan dibukanya pintu bagi Riyadh untuk melangkah ke arah tersebut, Washington dinilai telah melonggarkan doktrin nonproliferasi yang telah dipegangnya selama 50 tahun.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman secara eksplisit pernah menyatakan dalam sebuah wawancara dengan CBS News pada 2018 bahwa jika Iran mengembangkan bom nuklir, Arab Saudi akan mengikuti langkah serupa sesegera mungkin. Hubungan pertahanan bilateral Riyadh dengan Pakistan serta laporan kerja sama nuklir masa lalu juga bukan lagi rahasia umum.
Kendati demikian, para analis Internasional menilai bahwa preseden yang diciptakan oleh perjanjian ini dikhawatirkan akan memicu efek domino, menjadi model acuan bagi banyak negara lain di masa mendatang, serta mengubah lanskap keamanan nuklir global secara permanen.
