TVRINews- Kuala lumpur, Malaysia
Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak akan mencabut larangan masuk bagi warga Israel, meskipun menghadapi desakan keras dari sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa negaranya tidak akan menarik kembali kebijakan pelarangan masuk bagi warga negara Israel. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya tekanan politik dari Washington, menyusul desakan sejumlah legislator Amerika Serikat agar kerja sama pertahanan kedua negara ditinjau ulang.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar sebagai respons atas surat terbuka yang dilayangkan oleh delapan anggota Kongres AS kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Dalam surat itu, para legislator mendesak agar pendanaan pelatihan militer internasional bagi Malaysia ditangguhkan, menyusul pernyataan Anwar awal bulan ini yang berikrar untuk mendeportasi warga Israel yang berada di wilayah Malaysia.
"Malaysia adalah negara merdeka dan kami bebas menyuarakan pandangan kami," ujar Anwar sebagaimana dikutip dari media lokal Malaysia Rabu 22 Juli 2026.
"Oleh karena itu, meskipun hal itu tidak menghentikan mereka melontarkan ancaman, saya akan dengan tegas membela hak-hak warga Malaysia serta keputusan yang diambil oleh rakyat Malaysia untuk tetap teguh melarang kehadiran warga negara Israel mana pun di Malaysia," tambahnya. Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak ditujukan terhadap penganut agama Yahudi.
"Kami akan terus melanjutkan kebijakan ini dan kami tidak akan mengizinkan warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia," imbuhnya.
Surat yang dimotori oleh anggota DPR dari Partai Demokrat, Greg Landsman dan Josh Gottheimer, itu meminta penundaan pendanaan International Military Education and Training (IMET) untuk Malaysia. Mereka juga mendesak Washington memberikan waktu 15 hari bagi Putrayaya untuk membalikkan posisi kebijakannya.
"Keengganan Malaysia untuk mengakui Israel sudah cukup meresahkan. Namun, sama sekali tidak dapat diterima jika seorang kepala pemerintahan secara terbuka menyatakan bahwa negaranya akan memburu dan mengusir warga dari sekutu dekat kami semata-mata berdasarkan kewarganegaraan mereka. Hal ini tidak seharusnya didanai oleh pembayar pajak Amerika," tulis para legislator tersebut dalam suratnya.
Kendati demikian, para pengamat menilai ketegangan diplomatik ini tidak akan serta-merta merusak fondasi kerja sama pertahanan yang telah terjalin lama antara kedua negara.
Dalam wawancaranya dengan The New Arab, Shahriman Lockman, Direktur Proyek Khusus di Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia, berpandangan bahwa perselisihan tersebut harus dilihat secara proporsional.
"Risiko potensial terhadap kerja sama pertahanan Malaysia-AS harus disikapi secara serius, tetapi tidak boleh dibesar-besarkan," ujar Shahriman. "Meskipun beberapa di antara mereka cukup terkemuka, tidak satupun yang memegang peringkat kepemimpinan resmi Demokrat di DPR, dan surat tersebut tidak memiliki bobot institusional di luar para penandatangannya sendiri."
Shahriman mencatat bahwa Malaysia secara rutin menyelenggarakan 14 latihan militer bilateral dan multilateral dengan Amerika Serikat setiap tahun, angka tertinggi dibandingkan dengan negara lainnya.
"Bantuan AS sangat vital dalam meningkatkan kesadaran domain maritim Malaysia, mulai dari penyediaan sistem udara nirawak hingga modifikasi pesawat angkut untuk patroli maritim. Surat ini berasal dari blok terpilih politikus Demokrat pro-Israel, bukan posisi kaukus yang luas," imbuhnya.
Selain isu Israel, surat para legislator tersebut turut mempersoalkan hubungan historis Malaysia dengan Hamas, termasuk tuduhan bahwa kelompok Palestina tersebut pernah berlatih di wilayah Malaysia.
"Pemerintah Malaysia menyambut para teroris sematkan menargetkan orang Yahudi," tulis surat itu, merujuk pada laporan media Israel sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Munira Mustaffa, Direktur Eksekutif konsultan keamanan Chasseur Group, menyampaikan kepada The New Arab bahwa sikap Malaysia terhadap Hamas mencerminkan kebijakan luar negeri bebas aktif yang telah dianut sejak lama.
"AS dapat mengklaim Hamas sebagai organisasi teroris, tetapi itu hanya karena AS memandangnya demikian di bawah daftar Organisasi Teroris Asing (FTO) versi mereka sendiri," jelas Munira. "Itu adalah penetapan sepihak.
Malaysia tidak memiliki kewajiban untuk mengikutinya, dan Malaysia berpedoman pada daftar kelompok teroris yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB."
Kontroversi domestik ini bermula ketika Anwar mengumumkan pada 15 Juli lalu bahwa Malaysia akan segera mendeportasi warga Israel yang ditemukan di negara tersebut. Kebijakan ini menyusul kemarahan publik atas laporan bahwa anggota komunitas nomaden teknologi asing diduga memfasilitasi masuknya warga Israel secara ilegal.
Otoritas imigrasi kemudian melakukaninvestigasi terhadap komunitas Network School. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota memegang dokumen perjalanan yang sah, kendati pejabat setempat menyatakan 19 orang tidak dapat ditemukan dan diduga telah meninggalkan negara secara ilegal.
Network School akhirnya diperintahkan untuk ditutup oleh otoritas lokal di negara bagian Johor pada hari Selasa, sebuah langkah yang dinilai meredakan kontroversi di tingkat domestik.
