TVRINews, Arab Saudi
Washington dan Riyadh sepakati kerja sama nuklir sipil di tengah kecamuk konflik regional, memicu perdebatan sengit di Kongres AS terkait risiko proliferasi.
Amerika Serikat resmi menandatangani perjanjian kerja sama nuklir bersejarah dengan Arab Saudi. Kesepakatan ini membuka kemungkinan bagi kerajaan tersebut untuk melakukan pengayaan uranium di masa depan, sebuah langkah strategis yang langsung menuai sorotan tajam di kancah internasional.
Dalam keterangan resmi Departemen Energi Amerika Serikat pada hari Rabu 22 Juli 2026, Menteri Energi Chris Wright bersama rekan sejawatnya dari Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman, menandatangani dokumen "perjanjian kerja sama nuklir damai" serta "perjanjian pengamanan bilateral".
Meski rincian lengkap mengenai isi perjanjian tersebut belum dipublikasikan secara menyeluruh, momentum penandatanganan ini dinilai sangat kontroversial.
Kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik melawan Iran, di mana salah satu tujuan utamanya adalah mencegah Teheran melakukan pengayaan uranium secara domestik demi meredam potensi pembuatan senjata nuklir.
Inisiatif kerja sama nuklir sipil ini sebenarnya telah dibahas selama bertahun-tahun melalui pergantian kepemimpinan di Gedung Putih, mulai dari masa pemerintahan pertama Donald Trump hingga era mantan Presiden Joe Biden.
Namun, rencana tersebut selalu tertunda akibat peringatan keras dari berbagai kelompok non-proliferasi. Mereka menilai langkah ini dapat memberikan jalan bagi Arab Saudi untuk mengembangkan teknologi persenjataan nuklir.
Selanjutnya, draf kesepakatan ini wajib diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat untuk ditinjau ulang. Di lembaga legislatif tersebut, perjanjian ini diprediksi menghadapi penolakan keras dari para anggota parlemen yang mencemaskan lemahnya pengawasan serta instrumen pembatasan terhadap aktivitas pengayaan uranium Saudi.
Di sisi lain, dalam laporan resmi kepada Kongres yang dirilis awal tahun ini, pemerintahan Amerika Serikat mendesak adanya dukungan penuh terhadap pakta nuklir bilateral ini. Langkah tersebut dinilai krusial guna membentengi kepentingan keamanan nasional dari penetrasi kekuatan strategis asing dalam jangka panjang.
Departemen Energi AS menambahkan bahwa kemitraan strategis ini diproyeksikan mampu mendongkrak ekspor teknologi nuklir domestik, membuka lapangan pekerjaan dengan kompensasi tinggi di Amerika Serikat, serta memperkokoh postur ketahanan energi dan pertahanan nasional.
"Perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara untuk mempererat hubungan komersial, menghadirkan kemakmuran di dalam negeri, serta memperkuat keamanan bagi sekutu di mancanegara," ujar Menteri Energi Chris Wright melalui keterangan tertulis yang di kutip The Guardian Kamis 23 Juli 2026.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh poin dalam kesepakatan tersebut tetap berpedoman pada standar tertinggi keselamatan nuklir serta pencegahan proliferasi global.
Kendati demikian, sejumlah kalangan analis dan pengamat kebijakan luar negeri melayangkan kritik pedas. Rosemary Kelanic, Kepala Program Timur Tengah di lembaga Defense Priorities, menilai keputusan tersebut diambil pada waktu yang keliru.
Melalui pernyataan resminya, ia menyebut bahwa kebijakan memberikan akses teknologi pengayaan uranium di tengah eskalasi perang terhadap program nuklir Iran merupakan langkah yang sangat berisiko dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang.
Di tingkat industri, CEO Westinghouse Electric Company perusahaan reaktor nuklir AS yang diproyeksikan mendampingi proyek pembangunan di Saudi Dan Sumner, menyambut baik langkah tersebut.
Menurutnya, pengumuman ini merupakan pencapaian penting yang memperkuat keamanan energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang bagi kedua belah pihak.
Meski demikian, hingga kini publik masih mempertanyakan apakah traktat tersebut akan mencakup protokol pengawasan ketat dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sebagaimana yang pernah diberlakukan terhadap Iran dalam perjanjian nuklir komprehensif tahun 2015.
