TVRINews – Beijing
KTT Beijing Fokus pada Stabilitas Ekonomi di Tengah Konflik Timur Tengah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertolak menuju Beijing Selasa 12 Mei 2026, untuk menemui Presiden Xi Jinping.
Pertemuan tingkat tinggi ini terjadi di tengah kebuntuan diplomatik Washington dalam membujuk Tiongkok agar menekan Iran guna mengakhiri perang yang telah berlangsung selama dua bulan, atau setidaknya membuka kembali Selat Hormuz yang vital bagi energi global.
Hubungan antara dua kekuatan besar dunia ini berada dalam posisi yang subtil. Di satu sisi, Trump kerap menyatakan kekecewaannya terhadap Tiongkok pembeli minyak Iran terbesar di dunia karena dianggap kurang bertindak tegas.
Namun di sisi lain, ia mengakui peran Beijing bulan lalu dalam meredam eskalasi konflik dengan mendorong Teheran kembali ke meja perundingan saat negosiasi mulai goyah.
Diplomasi di Atas "Pasir Hisap"
Gedung Putih tampaknya telah menetapkan ekspektasi yang realistis. Fokus utama kunjungan ini bukan lagi sekadar mengubah posisi Tiongkok terhadap Iran, melainkan memastikan perbedaan pandangan tersebut tidak mengganggu agenda strategis lainnya, mulai dari perdagangan hingga kerja sama pemberantasan ekspor prekursor fentanil.
“Kami tidak ingin masalah ini menggagalkan hubungan yang lebih luas atau kesepakatan yang mungkin muncul dari pertemuan di Beijing,” ujar Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, dalam wawancaranya dengan Bloomberg TV.
Beijing sendiri secara publik menegaskan komitmennya terhadap perdamaian. Melalui jalur diplomasi di balik layar, Tiongkok bekerja sama dengan Pakistan untuk menjembatani kesepakatan damai.
Ahmed Aboudouh, spesialis pengaruh Tiongkok di Timur Tengah dari Chatham House, menilai Beijing sedang memainkan peran yang sangat berhati-hati.
"Mereka sangat waspada dan enggan terseret ke dalam masalah yang tidak mereka anggap sebagai persoalan domestik mereka," ungkap Aboudouh.
Sanksi dan Tekanan Unilateral
Menjelang kunjungan ini, ketegangan sempat memuncak ketika Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi terhadap empat entitas, termasuk tiga perusahaan berbasis di Tiongkok, yang dituduh menyediakan citra satelit sensitif untuk membantu serangan militer Iran terhadap pasukan AS.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi membela hak Iran untuk mengembangkan energi nuklir sipil dan mengkritik kebijakan AS sebagai "tekanan unilateral yang ilegal."
Presiden Xi Jinping secara implisit juga menyindir Washington dengan menyatakan bahwa aturan hukum internasional "tidak boleh diterapkan secara selektif atau diabaikan," demi menghindari dunia kembali ke "hukum rimba."
Kepentingan Ekonomi yang Searah
Meskipun retorika politik memanas, kedua pemimpin memiliki alasan kuat untuk menghindari konfrontasi terbuka. Tiongkok mengimpor hampir sepertiga gas alam cair dan setengah minyak mentahnya dari Timur Tengah yang terdampak penutupan Selat Hormuz.
“Bagi Xi, kemenangan adalah stabilitas berkelanjutan tanpa harus menyerah,” kata Craig Singleton, direktur senior di Foundation for Defense of Democracies. "Ia ingin KTT ini memvalidasi status Tiongkok sebagai kekuatan super dan mempertahankan prediktabilitas tarif."
Senada dengan itu, Donald Trump pada Senin kemarin mulai melunakkan nada bicaranya. Ia menyebut bahwa Xi Jinping juga ingin melihat Selat Hormuz segera dibuka kembali.
Pihak AS berargumen bahwa penutupan jalur laut tersebut lebih merugikan ekonomi Tiongkok yang berbasis ekspor dibandingkan AS yang tidak terlalu bergantung pada minyak Timur Tengah.
"Anda tidak bisa membeli barang dari mereka jika Anda tidak bisa mengirimkannya, dan ekonomi Anda akan hancur oleh tindakan Iran," tegas Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
