TVRINews – New Delhi
Blok ekonomi terbesar dunia cari solusi lepas dari ketergantungan dolar.
Kelompok ekonomi berkembang yang tergabung dalam BRICS kembali menjadi sorotan dunia internasional. Menjelang usianya yang hampir menginjak dua dekade, aliansi ini dihadapkan pada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dan arah tujuannya dalam peta geopolitik global.
India resmi menjadi tuan rumah KTT Pemimpin BRICS di New Delhi 12 -13 September 2026, mempertemukan para kepala negara di tengah dinamika global yang kompleks. Pertemuan tingkat tinggi ini terselenggara di tengah bayang-bayang ketegangan geopolitik menyusul eskalasi konflik yang melibatkan Iran serta Amerika Serikat dan Israel, yang turut mengekspos perbedaan pandangan di antara sesama anggota.
Sejak awal pembentukannya, blok yang kini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Etiopia, dan Indonesia ini dirancang untuk menantang tatanan global yang didominasi oleh negara-negara Barat.
Kendati demikian, para pengamat menilai bahwa BRICS tidak pernah bertujuan untuk menggantikan tatanan tersebut sepenuhnya, melainkan membangun ruang alternatif bagi negara-negara Global South atau Belahan Bumi Selatan.
Menurut peneliti asal Brasil dari BRICS Studies Group University of Sao Paulo, Octavio Oliveira dan Enzo Godinho, ukuran keberhasilan blok ini seharusnya tidak diukur dari kemampuannya meruntuhkan lembaga-lembaga pimpinan Barat.
"Kehadiran BRICS adalah platform yang jauh lebih penting bagi negara-negara Global South untuk menyuarakan aspirasi mereka dan menjalin kerja sama di luar bayang-bayang Barat," ujar Oliveira dan Godinho melalui rilis yang diterima Al Jazeera sabtu 12 September 2026.
Pendapat senada disampaikan oleh Sean Burges, profesor studi internasional di Carleton University, Kanada. Ia menilai bahwa prioritas utama yang menyatukan negara-negara anggota BRICS adalah dorongan untuk memperkuat perdagangan internasional serta mengurangi tekanan moral terkait isu hak asasi manusia dan demokrasi dari negara-negara Barat.
Di sisi lain, para analis sepakat bahwa kekuatan ekonomi BRICS yang sangat masif tidak serta-merta diiringi oleh kemampuan aksi kolektif yang kuat. Blok ini mencakup hampir separuh populasi dunia dan sekitar 40 persen output global dalam hal paritas daya beli. Namun, ketergantungan struktural terhadap dolar Amerika Serikat masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan independensi kebijakan ekonomi secara penuh.
Guy Burton, seorang analis geopolitik dan kebijakan, berpandangan bahwa lanskap global telah berubah drastis sejak BRICS pertama kali digagas pada awal tahun 2000-an. Hubungan transatlantik antara Amerika Serikat dan Eropa yang mulai mengalami perpecahan membuat arah tantangan yang dihadirkan oleh BRICS menjadi semakin kompleks.
Meskipun diwarnai oleh beragam perbedaan kepentingan seperti yang terlihat dalam perdebatan penanganan isu konflik Iran para pengamat menilai bahwa kemampuan negara-negara dengan kepentingan beragam untuk tetap duduk bersama merupakan bukti nyata dari pergeseran menuju sistem dunia yang semakin multipolar. BRICS pada akhirnya hadir bukan sebagai penantang tunggal, melainkan sebagai wadah otonomi strategis bagi negara-negara berkembang di panggung global.
